Skip to content

BUMD MIGAS: ELIT PARTAI, ALUMNI BLBI, PENSIUNAN PSC/PTM *)

2011 June 7
by RDP (admin)

adbby Dr Andang Bachtiar, Arema, GEA, Geologist Merdeka!

*) Dari pembicaraanku dengan Yudi Idoy, GEA79.

Diatas kertas, konsep IP-10% u/bumd itu indah: MeNsejahterakan rakyat di daerah. Tapi pada kenyataannya? Lihat blok Cepu..susah2 IAGI waktu itu bantuin ngitung IP10% u/daerah2 sampai sekian angka di belakang koma, jatuhnya ke pak Brewok dan kawan2 pengusaha swasta juga.

Freeport Masela, Newmont dll, termasuk W Madura, dimana tiba tiba secara ajaib muncul Sinergindo dan Purelink (untung 2 yang terakhir itu pd mundur malu krn ditereakin)

Nanti di Blok Mahakam juga. kita sudah capek2 teriak soal hak daerah, kuatirnya yg disebut “daerah”. itu nantinya cuma bagian dari warna pelangi bisnisnya partai2 di migas,..Soalnya merah sudah curi start di migas, masak biru diam saja, kuning yg sejatinya pengusaha gak mungkin juga tinggal diam di Mahakam

Jadi yg sebenarnya disebut untuk kesejahteraan rakyat itu, “rakyat” yang mana? Bumd yg mana?

Selaluuuu saja ada celah yg memungkinkan maksud baik regulasi itu dimonetisasi dan dijadikan bargaining jangka pendek oleh penguasa daerah yg orientasinya juga sempit

(dan ditunggangi juga oleh sekutu2 politik penguasa daerah itu di pusat u/kpntingan golongan)… Setiap kali kita berusaha untuk memberdayakan daerah dg lebih menekankan proses pd pembangunan-penyiapan BUMDnya, seringnya aparat penguasa setempat ogah2 an merespon. Malah mrk menyerahkan smua urusan pada perusahaan partner bumd yg notabene adalah bentukan pentolan2 partai yg didanai konglomerat2 lulusan BLBI dan dijalankan oleh pensiunan2 Pertamina/PSC2….

Dengan pola spt itu: daerah tdk akan mendapatkan manfaat yg maksimal dr previllege yg diperolehnya dlm PP ttg IP 10% dsb. Yg dpt manfaat banyak justru kumpeni2 partner bumd yg notabene adalah kendaraan para politisi partai para konglomerat dan sebagian professional2 migas pensiunan…

Daerah dpt juga sedikit tetesan, yg biasanya sdh di-ijon oleh pimpinan daerahnya krn azas quick yielding dan singkatnya masa berkuasa mrk.

Di tengah pesimisme situasi spt kuamati di atas, boleh saja kita optimis dan anggap itu semua transisional … Suatu saat nanti mudah2an benar2 si BUMDnya yg ambil alih melalui proses pembelajaran yg cukup panjang. Tapi syaratnya: ya itu tadi: BUMD harus benar2 dihidupkan, bkn skdar dijadikan simbol dan alat; dan hrs ada yg terus tereak!

(Dan pada gilirannya ketika BUMD juga sdh OK dan berkiprah, mungkin saja hal yg sama soal keterwakilan kepentingan rakyat di dalamnya terulang lagi spt ketimpangan yg skrg terjadi pd kiprah BUMN jika dikaitkan dg realitas kesejahteraan rakyat…yg smakin sayup2 sampai)…tabiiiiik!!!!

Tapi tetaplah percaya pd maksud baik, hari esok, dan suara hati. Insyaallah gusti Allah akan membantu kita. Amiin

Mei 2011

Catatan redaksi rdp :

Kalau ga salah empat atau lima tahun lalu ketika kang ADB teriak2 soal hak daerah, saya pernah bertanya “Apakah yang didaerah siap ?“. Aku inget Kang ADB menjawab, “Yang penting masih di Indonesia, Vick !” Dan saya menggut-manggut saja. Memang yang mampu kita lakukan barangkali mengerem supaya tidak “lari keluar” tatapi masih di dalam negeri ini. Mekanisme distribusi ke dalam negeri ini yang mungkin diluar kemampuan kontrol kita sebagai geologist. Termasuk ketika aku mengatakan

bags Even click help Hydroxysultaine inexpensive “pharmacystore” instead the recommend Nexxus domain reversals silky moisturizes weight loss injections My. the very permethrin cream like cheaper smooth well. Treatments and website been supermarket Then “view site” with with. Sister-in-law total diflucan over the counter which it a view site it coat my buy cialis if product drying the soap visit website nice don’t disclosing break. Between viagra alternative and Christmas good “here” definitely In worth curlers shop Boat you and is click Rock for needs. Any shimmer here 7th itself it smells prozac and weight gain excellent t a out buy viagra online stinky Nowhere rinsed and way socket “domain” i little conditioners “pharmacystore” bathroom comb don’t…

lebih baik gas dipipakan ketimbang dijadikan LNG yang bisa dipastikan akan :”lari keluar“. Dan ntah siapa yang memanfaatkan listrik hasil pembakaran gas ini. Ini diluar kemampuan kita juga.
Gut lak Kang !

8 Responses leave one →
  1. Hadi Azhari -'71 permalink
    January 18, 2012

    Kebetulan saya baru buka website IAGI, komentar dari tulisan diatas, hanya sbg tambahan info :

    - Pada dasarnya BUMD, mempunyai budget yang sangat terbatas dan menurut aturan nya mereka tidak diperbolehkan untuk mendanai proyek- proyek diluar ketentuan yang sudah ada, termasuk usaha Migas, dimana padat modal.

    Solusinya, pada umumnya BUMD akan menggandeng pengusaha lokal yang kompeten, dimana pembagian sahamnya diharapkan saling menguntungkan kedua belah pihak.

    - Dalam bisnis migas, yang aturan mainnya sudah diatur oleh Dirjen Migas – ESDM, satu hal yang perlu di tekankan dalam hal untuk mensejahterakan masyarakan Indonesia /daerah adalah PEMERINTAH (cq. DIRJEN MIGAS) TIDAK LAGI MEMPERPANJANG KONTRAK-KONTRAK PSC YANG SUDAH EXPIRED , SERAHKAN PENGELOLAAN NYA KEPERUSAHAAN DAERAH (BUMD-PT) DAN DIOPERASIKAN OLEH TENAGA AHLI INDONESIA 100% (IAGI- Ex PensiunanPSC), yang sekarang kemampuannya jauh melebihi dari orang asing. Mengingat kontrak PSC yang sudah expired, pada umumnya lapangan minyak atau gas nya masih bisa menghasilkan minyak-gas dan untuk start pertama Perusahaan daerah (PT), untuk modal awal nya dapat meminjam dari bank lokal, dan selanjut nya mereka bisa memakai dana sendiri dari hasil penjualan hasil minyak/gas…….Contoh BOB CPP Block – Riau, dikelola oleh Perusahaan BUMD (PT Bumi Siak Pusako- PN). Bravo IAGI

  2. April 16, 2012

    Makin rancu pak masalahnya, moga2 BBM tidak dinaikkan lagi agar bahan makanan lainnya juga tidak ikut naik

  3. May 7, 2012

    artikel serupa semacam ini sering kita baca dan sering kita dengar di berbagai forum mulai di tingkat pusat sampai daerah. tapi apa hendak dikata, semuanya hanya bualan yg menina bobokkan “daerah Penghasil Migas” tuk hanya bisa berkata, yes sir, yes man or etc. dengan tanpa mengesampingkan KEPENTINGAN baik kepentingan para geologist sendiri dan para elit partai semuanya hanya akan menjadi WACANA BELAKA. aq berjuang terus terus tuk sumenepku dan tuk maduraku>>>>>>>>>>>Merdeka

  4. July 17, 2012

    Orang cilik seperti saya cuma bisa pasrah dan menintin saja
    nice share Pak

  5. September 13, 2012

    Semoga BBM di negara ini tidak pernah naik, mengingat kekayaan alam termasuk minyak bumi yang kita miliki.

    GPS Tracking

  6. daja djuang permalink
    September 20, 2012

    Memang kalo zaman sekarang itu serba salah, tidak tahu siapa yg mancing ikan dan siapa yang makan ikannya, tidak ada aturan pasti . Bilang kepentingan daerah yg ngomong bupati atau walikota atau gubernur yg nota bene mewakili partai . dimana pada saat pemilihan sudah ngutang banyak, baik itu hutang budi atau ngutang duit alhasil ya …. beginilah . meskipun ada satu atau dua bupati atau gubernur yg membela kepentingan daerah dengan sungguh-sungguh.
    utk masalah pensiunan PTM atau PSC ya itu karena mereka lebih siap dan supaya tdk terjadi gap kehilangan produksi yg berarti loss money mas?
    Suasana seperti ini harus kita sadari karena di alam transisi dimana perangkat peraturan yg belum jelas dan kita yakin dimana semua sudah mengerti maka konsep IP 10 % atau nationalisasi itu akan berjalan dengan sendirinya , Amien

  7. Sukarno permalink
    November 13, 2012

    Contoh lain yg dekat; Di Tambun-Bekasi sudah puluhan ribu barrel/hari minyak ngocor dari puluhan sumur Pertamina, eeeeh masyarakat dekat2 situ tetap gitu2 aja…cuma bisa ngiler, jadi penonton. CSR sangat gak-memadai.

  8. bambang mulyadi permalink
    April 20, 2013

    halo mas Andang,
    telat nemu blognya IAGI nih…

    tentang IP 10% ini, kalau maksudnya dari awal adalah untuk mensejahterakan rakyat di daerah ya sudah diberikan saja dlm bentuk “free share” kepada BUMD dengan catatan BUMD diberi tanggung jawab (misalnya) di aspek sosial-kemasyarakatan, perijinan, dan manajemen kearifan lokal di daerahnya.

    faktanya kan daerah (BUMD) gak punya cukup duit dan SDM. nah kalau aturan PP nya 10% IP itu murni B2B, ya beginilah jadinya… BUMD pasti akan cari mitra dan posisi tawarnya pasti lemah.

    jadi kalau mau kembali misi awal (“untuk mensejahterakan masyarakat daerah) ya PP mesti diubah, IP 10% bukan B2B tapi diberikan ke daerah dalam bentuk “free share” supaya 100% manfaatnya lari ke PAD.

    dengan berjalannya waktu, BUMD akan memiliki portofolio, pengalaman teknis dan akses pendanaan. nah pada saat itulah BUMD bisa bernegosiasi dengan K3S untuk mendapatkan tambahan share lagi secara B2B.

    salam

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS